Peran Politisi Minahasa Dalam Gerakan Politik Nasionalisme 1930-an

Oleh: Harry Kawilarang

Pada bulan April 1927 berkumpul Ir Soekarno, Mr Iskaq tjokrohadisoerjo, dr Tjipto Mangoenkoesoemo, Mr Boediarto dan Mr Soenarjo di Jakarta (waktu itu Batavia). Pertemuan menghasilkan ide pembentukan partai nasional politik berhaluan sekuler. Proses pembentukan gerakan kemerdekaan mewujudkan gabungan politik berbagai partai majemuk disebut Perserikatan Nasional Indonesia yang menjadi cikal Partai Nasional Indonesia di Bandung dan dicetuskan 4 Juli 1927, organisasi politik gabungan berbagai organisasi sosial maupun ethnis, agama serta unsur lainnya diprakarsai partai Serikat Islam, Boedi Utomo dan Pasundan.
Usaha penggabungan bukan pekerjaan mudah dan kurang diminati terutama kalangan organisasi non-Islam yang mencurigai cenderung berbentuk sektarianistik Islam. Guna mencegah kecurigaan itu, dibentuk lembaga Komite Persatuan Indonesia yang dikoordinasi oleh Mr. Sartono, mantan Sekretaris Perhimpunan Pelajar Indonesia cabang ‘s-Gravenhage.
Komite dibentuk pada bulan Agustus 1927 bertugas menyusun formulasi dan mematengkan konsep sekularisme nasional. Komite ini pertama kali berkongres di Bandung pada 17-18 Desember 1927 dihadiri berbagai organisasi dipi Bloedmpin langsung oleh Ir. Soekarno. Peserta terdiri dari Ir. Soekarno dan Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo (PNI), dr.Soekiman Wirjosendjojo dan Syahboedin Latief (SI), RMAA Koesoemo Oetojo dan Soetopo Wonobojo (Boedi Oetomo), Oto Soebrata, Bakri Soerjaatmaja dan Soetiman Sendjaja (Pasoendan), Parada Harahap dan Dahlan Abdullah (Jong Soemateranen Bond), Mohammad Hoesni Thamrin (Kaum Betawi), R.M.
Hario Soejono, RPS Gondokoesoemo dan Soenjoto (Indonesiche Studie Club), Mr. Sartono, Mr. Boediarto dan dr. Samsi Sastrowidagdo (Algemene Studie Club Bandoeng). Kongres mencetuskan pembentukan federasi partai-partai politik, PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia).
Pada 20 Desember 1927 pihak kongres mengeluarkan Manifesto Rakyat Indonesia) meletakkan dasar pemersatuan Majelis Pertimbangan, lembaga tertinggi PPPKI pimpinan Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo dengan Sekretaris oleh dr. Samsi Sastrowidagdo.
Kegiatan Kawanua
Kedudukan Roekoen Minahasa yang rapuh akibat tekanan “verarmings-politik” mengalami perubahan warna dan kondisi baru terdiri dari kalangan sipil dan militer, Pada 16 Agustus 1927 terbentuk gabungan Perserikatan Minahasa dan Suara Militer Minahasa. Perserikatan ini terdiri dari kalangan cendekiawan, pelajar dan sipil pimpinan dr. Roland Tumbelaka dan Dr. GSSJ Ratulangie. Sedangkan kelompok militer asal Minahasa membentuk organisasi Suara Militer Minahasa. Yang terakhir ini terdiri dari anggota militer pensiunan yang berfungsi sebagai organisasi kegiatan sosial dilingkungan keluarga militer. Tujuan didirikannya Persatoen Minahasa untuk memperoleh kursi di Volksraad untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Minahasa melalui Minahasa Raad.
Turunan masyarakat Minahasa merasa perlu menempatkan wakil-wakil mereka guna melanjutkan tuntutan hak azasi kebebasan. Berdirinya organisasi Kawanua di Jawa mendapat perhatian dari Ir. Soekarno yang menghendaki peranan organisasi ini dilingkungan PPPKI.
Karena Persatuan Minahasa dinilai cukup potensial memperjuangkan nasionalisme menghadapi pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.
Keberanian intelektual Minahasa menghadapi kolonial Belanda, karena selain fasih berbahasa Belanda, juga mendalami aturan norma, ethika budaya dan hukum Belanda yang diperoleh dari pendidikan Barat.
Hasil pendidikan ini memungkinkan bagi kalangan intelektual Minahasa dapat menghadapi Belanda dengan “cara” Belanda, tetapi tetap mempertahankan eksistensi identitas diri karakter ke-Minahasaan. Tidak sedikit dari pelajar Kawanua yang belajar ilmu politik dan masuk berbagai partai politik di negeri Belanda.
Partai yang populer di kalangan pelajar Kawanua waktu itu adalah Partij v.d. Arbeid sangat pluralistik dan menyalurkan tuntutan aspirasi “in-lander” di Hindia-Timur (sebutan Indonesia masa lalu). Partai ini juga sering mendukung dan membela berbagai aksi demo kemerdekaan pelajar “inlander” di negeri Belanda. Nicodemus “Babe” Palar pernah masuk partijv.d. Arbeid, dan menjadi wakil partai tersebut di Tweede Kamer (DPR Belanda) dari partai tersebut di tahun 1946.
Potensi yang dimiliki kalangan pelajar Minahasa diketahui oleh Soekarno, dan untuk itu memerlukan kehadiran organisasi Persatuan Minahasa di lingkungan PPPKI. Usaha pendekatan Soekarno ditopang oleh Mohammad Hoesni Thamrin, pemuka organisasi Kaum Betawi, kawan akrab Sam Ratulangie. Kedekatan Ratu Langie dengan Thamrin terjadi ketika Oom “Sam” mendorong Thamrin membentuk organisasi Kaum Betawi pada 1923 untuk menyalurkan aspirasi masyarakat majemuk Betawi. Hal ini memungkinkan bagi Thamrin memperoleh kursi di Volksraad mewakili masyarakat Betawi.
Namun usaha Soekarno memasukkan Persatoean Minahasa gagal karena berbeda pandangan. Ratu Langie menilai federasi PPKI didominasi unsur keagamaan dan tidak menggambarkan sifat sekularisme membentuk persatuan solidaritas kemerdekaan. Yang dikwatirkan Persatuan Minahasa, bila terjadi musyawarah terhadap keputusan sistem voting, umumnya akan ditentukan oleh partai-partai agama yang merupakan mayoritas dan mendominasi partai-partai minoritas. Dilain pihak, Ratulangie tidak menyenangi cara Soekarno dengan menekankan kekuatan “macht-vorming” radikal massaal menghadapi kolonialisme Hindia-Belanda dengan sistem kepemimpinan paternalistik di bawah kepemimpinan Soekarno. Lagi pula Soekarno menggunakan kelima partai Islam yang dimotori oleh Partai Syarikat Islam yang juga menjadi kendaraan politik Soekarno.
Ratu Langie menghendaki perjuangan harus dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pendidikan politik nasionalisme, dengan memanfaatkan potensi kalangan pelajar PPI setelah kembali dari Eropa mentransfer pengetahuan mereka melakukan kaderisasi. Keengganan Persatoean Minahasa bergabung dengan PPPKI pimpinan Soekarno juga didukung Serikat Ambon pimpinan Latuharhary dan Perserikatan Timor pimpinan C. Frans.
Perpecahan dalam tubuh Persatuan Minahasa
Tidak masuknya Persatoen Minahasa dalam federasi menjadi sumber perpecahan antara pro dan kontra didalam tubuh partai. Barisan penentang dimotori G.R. Pantow yang juga pengurus organisasi. Perpecahan terjadi 12 April 1930 pada pertemuan organisasi ini di Semarang. Pantow bersama kawan-kawan keluar dari partai Persatoean Minahasa dan mendirikan Persatuan Perkumpulan Celebes
di Batavia pada bulan Mei 1930. Tetapi tidak berlangsung lama dan Pantow kemudian mendirikan Celebes Instituut di Surabaya pada bulan Desember 1930. Organisasi tersebut ingin menyatukan berbagai gerakan organisasi nasionalis asal Sulawesi dan memfusikan dengan Partai Celebes di Makassar menjadi Partai Serikat Celebes. Namun partai ini pun tidak berlanjut dan akhirnya bergabung dengan Partai Parindra).
Dilain pihak, organisasi Persatuan Minahasa tetap berlanjut dan jumlah anggota meningkat di tahun 1930’an terutama dari kalangan pelajar dan kalangan “ambtenaar” Minahasa yang menjadi korban rasionalisasi di berbagai departemen pemerintahan kolonial akibat depresi ekonomi dunia yang juga mempengaruhi perekonomian Hindia-Belanda.
Untuk mengatasi pengangguran yang kian membengkak, organisasi ini melakukan program de-urbanisasi “balik kampung” (exodus) terhadap perantau Minahasa dari Jawa kembali ke kampung halaman membuka lahan perkebunan hingga berkembang Swadaya Ekonomi yang menjadi asset potensial di Sulawesi Utara.
Dalam tubuh PNI juga mengalami perpecahan dalam dua faksi ketika dinyatakan terlarang akibat penahanan Ir. Soekarno bersama Gatot Mangkupradja, Maskun dan Supriadinata pada 29 Desember 1929.
PNI dituduh melakukan makar dengan berbagai aksi kegiatan politik hingga PNI dinyatakan dilarang oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Soekarno diadili di Bandung 18 Agustus 1930 hingga 17 April 1931.
Selama dipengadilan Soekarno di dampingi empat pengacara, Mr. Sartono, Mr. Sastromulyono, Mr. Sujudi dan Mr. Idi Prawiradiputra.
Tuduhan terhadap Soekarno karena menghina pemerintahan Kolonial melakukan kriminal terhadap bangsa Indonesia selama tiga abad. Nama Soekarno mencuat naik dan menjadi idola ketika dipengadilan membacakan ungkapan mashur “Indonesia Menggugat.”
Penahanan Soekarno di penjara Suka-Miskin dan pemberangusan PNI menimbulkan keretakan dikalangan nasionalis. Sartono melakukan konsolidasi melanjutkan perjuangan PNI. Tetapi pertemuan itu menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang menghendaki PNI tetap melakukan perjuangan radikal. Sedangkan yang lain menghendaki perubahan strategi perjuangan melalui pendidikan politik agar PNI
tidak disamakan dengan radikalisme PKI melakukan macht-forming dan aksi pemberontakan fisik di tahun 1926 hingga dibubarkan.
Kelompok radikal mendirikan Partai Indonesia, Partindo pada 30 April 1931 pimpinan Mr. Sartono di Jakarta. Sedang faksi lainnya didukung Mohammad Hatta membentuk Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) dipimpin oleh Sutan Syahrir melalui kongres kelompok-kelompok independen di Yogyakarta pada 29 Desember 1931.
Menjelang penggantian Gubernur-Jendral de Graeff oleh de Jonge, Ir. Soekarno mengalami keringanan hukuman dan dibebaskan dari penjara Sukamiskin, Bandung pada 31 Desember 1931. Walau kedua faksi menempatkan manifesto PNI sebagai azas perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui gerakan non-kooperasi terhadap pemerintahan kolonial, Partindo tetap menghendaki perjuangan melalui gaya radikal.
Sebaliknya PNI Baru menekankan pada pendidikan dan pengembangan kaderisasi politik. Kesepakatan tidak pernah tercapai, bahkan pertentangan meningkat ketika Partindo melibatkan Soekarno menghadapi kelompok Syahrir. Pertentangan beda prinsip politik antara Soekarno dan Syahrir melibatkan tokoh moderat, Mohammad Hatta sekembalinya dari negeri Belanda. Pertentangan Soekarno-Syahrir tidak pernah teratasi hingga kemerdekaan. Begitu pula antara Soekarno-Hatta. Karena Hatta pernah memperlihatkan sikap tidak ingin dipengaruhi dengan gaya radikal Partindo.
Hadirnya depresi ekonomi dunia pada tahun 1930’an menyebabkan pihak pemerintahan kolonial melakukan langkah-langkah pengetatan terhadap barisan nasionalis kemerdekan. Antara lain memberangus semua organisasi politik. Para pemuka nasionalis seperti dokter Tjipto Mangoenkoesoemo, Ir. Soekarno, Dr. Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Johannes Najoan, Mewengkang dan lain-lainnya ditangkap sebagai tahanan politik dan dibuang ke Tanah Merah dan Flores.
Dampak aksi Pemberontakan Kapal Tujuh
Untuk meredam kegiatan nasionalis, pihak Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda pimpinan Gubernur-Jendral de Jonge mulai menyusun skenario memunculkan Undang-Undang Subversi. Berawal dengan peristiwa Pemberontakan Kapal Tujuh yang dilakukan Jeremias Kawilarang bersama awak kapal di bulan Februari 1932.
Pemberontakan terjadi karen protes awak kapal perang Belanda, karena gaji mereka dipotong. Aksi Pemberontakan Kapal Tujuh ternyata diverpolitisir oleh pemerintah kolonial dengan tuduhan didalangi sebagai unsur sabotage oleh partai-partai politik. Isseu pemberontakan versi Belanda memberi alasan kuat hingga pihak pemerintah memberangus kegiatan politik dan menyampingkan reaksi wakil-wakil Volksraad. Bahkan pemberontakan kapal Tujuh memberi kesempatan pemerintah kolonial bertindak lebih otoriter. Antara lain memberangus semua sekolah pendidikan non-pemerintah yang dituduh sebagai sarang barisan nasionalis. Tindakan ini dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Wilde Scholen Ordonantie pada bulan September 1932.
Latar belakang dilakukannya tindakan represif sebagai akibat resesi ekonomi dunia yang telah mengacaukan tatanan niaga dunia, terutama jatuhnya harga komoditi ekspor dipasaran Eropa. Dampak ini juga terasa pada masyarakat pedalaman Jawa yang sebagian dari lahan ditanami tumbuhan ekspor.
Tidak sedikit dari penduduk menderita penyakit busung lapar. Untuk mencegah timbulnya gejolak sosial terutama di Jawa-Tengah yang padat penduduk, pemerintah kolonial melakukan perpindahan penduduk besar-besaran keluar Jawa, terutama ke Sumatera-Selatan. Perpindahan penduduk keluar Jawa terjadi dipertengahan tahun 1930’an. Sebelumnya sebagian besar pemuka nasionalis dibuang ke Boven Digul, Banda, Flores dan pulau-pulau lainnya diluar Jawa.
Setelah melakukan perpindahan penduduk, pemerintah Hindia-Belanda melakukan rasionalisasi besar-besaran diberbagai departemen pemerintahan dan perusahaan perkebunan. Yang menderita langsung adalah para “ambtenaar” bumi-putera terkena rasionalisasi dan putus kerja. Karena merasa hak azasi diperlakukan tidak adil, telah merangsang bangkitnya kebencian terhadap kolonialisme.
Organisasi Olahraga MAESA
Ketatnya undang-undang subversi oleh pemerintahan de Jonge, hingga sistem konsolidasi berubah. Kegiatan berkumpul diarahkan dengan didirikannya perkumpulan olahraga. Masyarakat Minahasa di Batavia mendirikan Perkumpulan MAESA pada tahun 1934 oleh Salim Ngion, Samuel Turangan dan ditopang oleh Sam Ratulangie dan bersama kalangan anggota Persatuan Minahasa. Kumpulan olahraga ini cukup populer dikalangan muda-mudi, dan berkembang diberbagai kota besar. Yang tidak kalah menonjol, organisasi ini berkembang pesat di Bandung yang dikenal sebagai “Student Center”. Organisasi ini menjadi populer juga di kalangan kalangan muda-mudi non-Kawanua yang juga menjadi anggota. Kegiatan organisasipun tidak dilandasi oleh kepentingan kesukuan ataupun sektarian, hingga tercipta kondisi sekuler dan pergaulan hitrogen di kalangan muda-mudi dan mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan. Cara Konsolidasi serupa dilakukan kalangan nasionalis dengan mendirikan perkumpulan Indonesia Muda pertengahan 1930’an. Konsolidasi “Gerakan Tenang” berjalan cukup efektif hingga rasa kebersamaan nasional terbina.
Pertengahan 1930’an keadaan cukup tenang walau aksi gerakan Non-Kooperasi kalangan nasionalis tetap dilakukan hingga terjalin konsolidasi solidaritas intelektual di kalangan sesama pribumi membentuk masyarakat majemuk.
Peranan Nationale Commentaren
Konsolidasi sesama Kawanua di Jawa meluas dengan pengadaan alat sarana media komunikasi perkumpulan menerbitkan mingguan Jong Maesa. Sarana media kemudian berkembang dan bersifat sekuler dengan diterbitkannya mingguan Nationale Commentaren oleh Sam Ratu Langie pada bulan Oktober 1937. Mingguan politik ini menjadi daya tarik pembaca luas karena mengulas masalah internasional dan banyak dikonotasikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.
Nationale Commentaren walau menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, tetapi berperan membangkitkan nasionalisme kebangsaan di kalangan pelajar dan cendekiawan berbagai turunan ethnis nusantara.
Begitu populernya Nationale Commentaren hingga memiliki pembaca berbagai kota diseluruh pelosok nusantara. Minat baca cukup besar dan Nationale Commentaren berfungsi sebagai sarana Intelectual Excercises dikalangan pelajar dan cendekiawan pribumi.
Media ini berhasil menempatkan posisi “Readership” sebagai bacaan, dan turut mengembangkan pertumbuhan masyarakat intelektual Indonesia pada tahun 1930’an. Media ini juga diisi oleh cendekiawan dari berbagai rumpun ethnis menyemarakkan semangat kebersamaan masyarakat hitrogen menuju persatuan Indonesia.
Bahkan media ini juga disegani di kalangan intelektual Belanda sekaligus menjadi nara-sumber mengenai perkembangan dan situasi Indonesia.
Juga mengikuti persepsi para intelektual “pribumi” tentang masalah internasional yang tidak kalah dengan orang-orang “bule.” Dari penampilan dan isi Nationale Commentaren hingga gerakan nasionalisme meraih simpati kalangan masyarakat Eropa terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Penggunaan Hak Interpelasi Pertama
Kehadiran Nationale Commentaren dengan Sam Ratulangi sebagai redaktur turut memperkuat peranan masyarakat Minahasa giat membangkitkan opini publik melanjutkan perjuangan nasionalisme bangsa Indonesia. Pada tahun 1939 Persatuan Minahasa berperan aktif dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) memperjuangkan Parlemen Bumi Poetra menjadi bagian dari proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Media ini juga berperan sebagai inspirator gerakan baris nasionalis.
Misalnya aksi Hak Interpelasi, di bulan September 1941, menuntut kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan cetusan Piagam Atlantik oleh Presiden F.D.Roosevelt dari AS bersama PM Winston Churchill dari Inggris.
Isi piagam ini adalah mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia dari kolonialisme. Tetapi tuntutan ini ditolak oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda dengan alasan, Indonesia adalah wilayah teritorial Kerajaan Belanda. Padahal Belanda waktu itu telah di duduki oleh Jerman dan pemerintahan pengasingan berada di London. Penolakan yang tidak logis ini turut menjadi penyebab meningkatnya semangat anti-kolonialisme dan tumbuh perjuangan kemerdekaan di kalangan nasionalis walau harus menunggu setelah di jajah Jepang selama 3 1/2 tahun.***

Disalin dari Facebook. Terima kasih kepada Bpk HARRY KAWILARANG.